Jakarta (CETAK FAKTA) – Kontroversi terkait dugaan politisasi beras bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan kampanye Pemilu 2024 semakin memanas. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) untuk menyelidiki isu ini.
“Saya kira kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan pemilu atau kampanye supaya disampaikan kepada Bawaslu saja,” tegas Wapres Ma’ruf kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap penyebaran foto beras Bulog dengan stiker pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang viral di media sosial.
Beras tersebut, yang seharusnya menjadi cadangan pemerintah untuk Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), memicu kekhawatiran politisasi bansos dalam suasana Pemilu.
Baca juga: Jasa Digital Marketing Profesional PT. Etnicode Digital Solution
Wapres Ma’ruf meminta Bawaslu untuk menentukan apakah ada pelanggaran atau tidak dalam hal ini. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurti, dengan tegas menyatakan bahwa Bulog tidak pernah menempelkan atribut apapun selain label Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog pada kemasan beras tersebut.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, juga menegaskan bahwa tidak ada logo lain yang ditempelkan pada kemasan beras bansos, kecuali logo Bapanas dan Bulog.
Meskipun demikian, sulit untuk mengontrol distribusi beras setelah sampai di tangan masyarakat. “Kan kita enggak tahu dibeli siapa saja, jadi memang agak sulit ngaturnya kalau sudah di masyarakat. Tetapi yang pasti, dari kami tidak ada memuat stiker yang lain,” ungkap Arief.
Skandal ini menjadi sorotan publik, mempertanyakan integritas dan transparansi dalam penyaluran bansos serta menuntut tindakan tegas untuk menjaga integritas Pemilu. Semua mata kini tertuju pada Bawaslu untuk memberikan keputusan yang adil dan mendalam terkait dugaan politisasi beras bansos ini.
